Přejít na obsah

Změny

View changes from to


30. července 2022 3:22:36 UTC, Gravatar dissos:
  • Aktualizován popis zdroje REKAP DTKS.xlsx v REKAPAN DATA DTKS KAB. HSS z

    Dasar hukum DTKS? • UU No 13 Tahun2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. • UU No 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintah di Bidang Sosial. • Permensos Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. • Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. • Permensos Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Berdasarkan UU no.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin menjelaskan bahwa program pemberdayaan dan bantuan sosial harus mengacu pada data terpadu yang dikelola Kementerian Sosial, yang sekarang disebut DTKS. Jika sudah terdaftar di DTKS bisa diusulkan untuk mendapat program bantuan sosial dan pemberdayaan pemerintah pusat maupun daerah.
    na
    DTKS menjadi acuan dalam melaksanakan kesejahteraan sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.